Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mulai menyiapkan langkah untuk memperluas pasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia yang bergerak di sektor kebutuhan haji dan umrah. Pasar Arab Saudi menjadi salah satu tujuan yang dibidik melalui ekspo dan business matching antara pelaku usaha Indonesia dengan calon mitra di negara tersebut.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) Kemenhaj, Cecep Khairul Anwar, mengatakan pengembangan tersebut akan diawali dengan pemetaan UMKM yang memiliki produk atau layanan berkaitan langsung dengan kebutuhan jemaah haji dan umrah.
Pemetaan tidak hanya melihat keberadaan usaha di tingkat lokal. Kemenhaj juga ingin mengetahui kapasitas pelaku usaha yang berpotensi berkembang hingga mampu memasuki pasar internasional, khususnya Arab Saudi.
Baca juga: Syarat dan Cara Daftar Haji Reguler Kemenag, Mulai dari Setoran Awal hingga Nomor Porsi
UMKM yang Berkaitan dengan Haji Jadi Prioritas
Cecep mengatakan Kemenhaj tidak akan mengambil peran pada seluruh sektor UMKM. Fokus kementerian diarahkan pada pelaku usaha yang memang memiliki keterkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan haji dan umrah.
“Kami akan membatasi diri khusus pada UMKM yang berkaitan dengan haji dan umrah. Karena kalau kami terlalu masuk ke dalam UMKM, itu juga bersinggungan dengan pihak lain,” ujar Cecep dalam rilis Kemenhaj, Kamis (13/8/2026).
Dengan fokus tersebut, pemetaan diharapkan menghasilkan data mengenai jenis usaha, produk, layanan, kesiapan produksi, hingga kemampuan pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar yang lebih luas.
Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mencari produk dalam negeri yang memiliki peluang untuk digunakan dalam ekosistem haji dan umrah, baik di Indonesia maupun Arab Saudi.
Ekspo dan Business Matching Disiapkan
Salah satu cara yang disiapkan Kemenhaj untuk mempertemukan UMKM Indonesia dengan pasar Arab Saudi adalah melalui kegiatan ekspo dan business matching.
Kegiatan tersebut dapat menjadi ruang bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan produk sekaligus membangun hubungan dengan calon mitra. Bagi UMKM yang selama ini hanya mengandalkan pasar domestik, akses semacam ini dapat membuka peluang baru untuk mengembangkan bisnis.
Namun, kesempatan masuk pasar internasional tidak hanya bergantung pada kemampuan memproduksi barang. Pelaku usaha juga perlu memenuhi kebutuhan pasar tujuan, termasuk kualitas produk, standar layanan, legalitas, dan ketentuan lain yang berlaku.
Karena itu, pembukaan akses pasar akan berjalan bersama dengan agenda pengembangan ekosistem yang lebih luas.
Baca juga: Sudah Daftar Haji? Begini Cara Cek Nomor Porsi dan Perkiraan Tahun Keberangkatan Secara Online
Kemenhaj Susun Desain Besar Ekonomi Haji dan Umrah
Pengembangan UMKM tersebut menjadi bagian dari penyusunan Desain Besar Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Indonesia.
Desain tersebut diarahkan untuk memperkuat keterhubungan ekonomi Indonesia dengan Arab Saudi, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta mendorong pertumbuhan industri dan UMKM halal yang memiliki hubungan dengan kebutuhan haji dan umrah.
Kemenhaj melihat penyelenggaraan haji dan umrah tidak hanya berkaitan dengan pelayanan jemaah, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat melibatkan lebih banyak pelaku usaha Indonesia.
Karena itu, pengembangan ekonomi tidak akan berhenti pada kegiatan promosi produk. Kemenhaj juga memasukkan penguatan kemitraan, standardisasi layanan, dan digitalisasi dalam rancangan pengembangan tersebut.
Kemenhaj Petakan Peran Tiap Pemangku Kepentingan
Pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, Kemenhaj juga melakukan pemetaan terhadap regulasi dan pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam sektor tersebut.
Pemetaan mencakup pembagian tugas, fungsi, kewenangan, hingga mekanisme koordinasi. Langkah ini diperlukan agar program yang dijalankan berbagai pihak tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Kita membutuhkan orkestrasi. Masing-masing mempunyai tugas dan fungsi, tetapi bagaimana seluruh potensi ini bisa berjalan dalam satu kesatuan ekosistem sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri,” kata Cecep.
Dengan koordinasi yang lebih jelas, pengembangan UMKM yang berkaitan dengan haji dan umrah diharapkan dapat berjalan lebih terarah. Pelaku usaha juga dapat mengetahui dukungan dan pihak yang perlu dihubungi ketika ingin mengembangkan produknya ke pasar yang lebih luas.
Akademisi Ikut Beri Masukan
Penyusunan desain besar tersebut turut melibatkan kalangan akademisi. Kemenhaj menghimpun masukan melalui FGD Seri V bertajuk “Telaah Akademik terhadap Kerangka Awal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah”.
Forum tersebut digunakan untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan awal pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah.
Keterlibatan akademisi diharapkan membantu Kemenhaj menyusun kebijakan yang tidak hanya melihat peluang bisnis, tetapi juga mempertimbangkan aspek ekonomi syariah serta hubungan antarpelaku dalam ekosistem haji dan umrah.
Baca juga: Koper Umroh Ukuran Berapa yang Pas? Jangan Sampai Salah Pilih
Peluang Ekonomi Ingin Diperbesar
Kemenhaj menargetkan pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi pelaku usaha dan masyarakat Indonesia.
Salah satu jalannya adalah membawa UMKM yang memiliki produk dan layanan relevan agar tidak hanya bergantung pada pasar dalam negeri. Dengan pemetaan, penguatan kemitraan, standardisasi, ekspo, serta business matching, peluang untuk memperkenalkan produk Indonesia ke Arab Saudi mulai disiapkan secara lebih terarah.
Namun, keberhasilan langkah tersebut akan sangat bergantung pada kesiapan pelaku usaha memenuhi kebutuhan pasar internasional. Karena itu, pemetaan UMKM menjadi tahap awal untuk mengetahui siapa yang sudah siap berkembang dan bagian mana yang masih membutuhkan penguatan.
Jika rancangan tersebut berjalan sesuai arah yang disiapkan, pengembangan ekonomi haji dan umrah tidak hanya memperluas akses pasar bagi UMKM, tetapi juga dapat memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Arab Saudi melalui sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan jemaah.