Kemudahan membeli barang dengan pembayaran belakangan dan mendapatkan pinjaman melalui aplikasi membuat paylater serta pinjaman online semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Persoalannya, transaksi yang dilakukan melalui aplikasi tetap memiliki konsekuensi hukum dalam fikih muamalah, terutama ketika terdapat bunga, biaya tambahan, denda, atau akad yang tidak jelas.
Dalam pandangan fikih kontemporer, teknologi bukan persoalan utama. Transaksi melalui aplikasi pada dasarnya dapat dinilai seperti transaksi lainnya dengan melihat akad, objek, pihak yang bertransaksi, cara pembayaran, serta manfaat atau tambahan yang muncul dari transaksi tersebut.
Majelis Ulama Indonesia juga pernah memberikan penjelasan bahwa paylater pada dasarnya boleh apabila dijalankan sesuai prinsip syariah dan tidak mengandung riba. Sebaliknya, pinjaman yang mensyaratkan tambahan atas utang dapat masuk dalam persoalan riba.
Teknologi Bukan Penentu Halal atau Haramnya Transaksi
Dalam fikih muamalah, bentuk transaksi yang berubah karena perkembangan teknologi tidak otomatis mengubah hukum dasarnya. Pinjam uang melalui aplikasi tetap dapat dipandang sebagai akad utang-piutang apabila substansinya memang pemberian pinjaman yang harus dikembalikan.
Kajian MUI mengenai pinjaman online menjelaskan bahwa pinjaman melalui internet pada dasarnya boleh. Transaksi secara elektronik dapat dianggap sah selama memenuhi ketentuan akad dan tidak mengandung unsur yang dilarang syariat.
Karena itu, pertanyaan mengenai hukum pinjaman online tidak cukup dijawab dengan mengatakan bahwa semua pinjol haram atau semua layanan digital diperbolehkan. Penilaian harus melihat bagaimana penyedia layanan memperoleh keuntungan dan bagaimana kewajiban peminjam ditentukan.
| Bentuk transaksi | Hal yang menjadi perhatian fikih |
|---|---|
| Pinjaman uang | Akad qardh dan kewajiban pengembalian |
| Paylater barang | Akad jual beli atau pembiayaan yang digunakan |
| Biaya layanan | Harus jelas dan tidak menjadi tambahan atas utang secara terlarang |
| Denda keterlambatan | Perlu dilihat akad dan penggunaannya |
| Bunga pinjaman | Menjadi persoalan utama dalam pembahasan riba |
Paylater Tidak Selalu Memiliki Satu Akad
Istilah paylater menggambarkan cara pembayaran, bukan satu jenis akad tertentu. Karena itu, hukum paylater tidak dapat ditentukan hanya dari nama layanannya.
Dalam praktiknya, paylater bisa berkaitan dengan pembelian barang yang pembayarannya ditangguhkan, pembiayaan, atau mekanisme lain yang dibuat oleh penyedia layanan. Masing-masing perlu dilihat berdasarkan struktur akadnya.
MUI dalam penjelasan mengenai paylater menegaskan bahwa hukum asalnya boleh selama memenuhi prinsip syariah dan tidak mengandung riba. Tambahan yang disyaratkan kepada peminjam sebagai imbalan atas utang menjadi persoalan penting yang harus diperhatikan.
Dengan demikian, pengguna tidak cukup melihat apakah sebuah layanan memakai istilah “cicilan”, “paylater”, atau “biaya layanan”. Dokumen akad dan cara perhitungan kewajibannya justru menjadi bagian yang lebih penting.
Baca juga: Fenomena Nikah Online Semakin Marak, Ini Aturan Hukum dan Syarat Sahnya dari Kemenag
Tambahan atas Utang Menjadi Titik Kritis
Persoalan riba muncul ketika akad yang sebenarnya merupakan utang kemudian mensyaratkan adanya tambahan karena peminjam memperoleh atau menggunakan uang tersebut. Dalam fikih, tambahan yang dipersyaratkan dalam utang menjadi perhatian serius.
MUI menjelaskan bahwa riba dalam utang dapat berupa tambahan nilai yang disyaratkan kepada peminjam ketika utang dikembalikan. Penjelasan tersebut juga menjadi dasar mengapa pinjaman online berbunga tidak dapat disamakan begitu saja dengan pinjaman tanpa tambahan.
Contoh sederhananya, seseorang menerima pinjaman Rp2 juta kemudian sejak awal diwajibkan mengembalikan Rp2,3 juta karena adanya tambahan yang dikaitkan dengan pinjaman tersebut. Struktur seperti ini perlu dibedakan dari biaya riil atas suatu layanan yang memang terpisah dan tidak menjadi keuntungan atas pokok utang.
Perbedaan tersebut penting karena satu transaksi bisa menggunakan beberapa jenis biaya. Nama “administrasi” atau “service fee” tidak otomatis membuat tambahan tersebut sesuai syariah jika substansinya sebenarnya merupakan tambahan atas utang.
Fatwa DSN-MUI Memberi Kerangka untuk Fintech Syariah
Pembahasan mengenai fintech dalam fikih kontemporer juga sudah memiliki rujukan khusus. DSN-MUI menerbitkan Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.
Fatwa tersebut menegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi harus terhindar dari riba, gharar, maysir, tadlis, dharar, zhulm, dan unsur haram. Akad yang digunakan dapat disesuaikan dengan karakteristik pembiayaan, antara lain bai’, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al-ujrah, dan qardh.
Kerangka tersebut menunjukkan bahwa fintech sebenarnya tidak bertentangan dengan fikih hanya karena menggunakan teknologi. Persoalan hukumnya justru berada pada akad dan praktik transaksi yang dijalankan.
Bagi konsumen, hal ini berarti layanan yang mengklaim berbasis syariah tetap perlu dilihat akad dan ketentuannya, bukan hanya label syariah yang tercantum pada aplikasi.
Pinjaman Online Konvensional Perlu Dilihat dari Struktur Biayanya
Pinjaman online legal berada dalam pengawasan regulator dan memiliki ketentuan mengenai manfaat ekonomi serta biaya yang dapat dikenakan. Namun, status legal menurut hukum negara tidak otomatis menjadi ukuran halal atau haram menurut fikih.
OJK mengatur manfaat ekonomi dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, termasuk imbal hasil, bunga atau margin, biaya administrasi, komisi, fee platform, dan biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk pendanaan konsumtif, batas manfaat ekonomi pada 2026 ditetapkan sebesar 0,1 persen per hari, sementara terdapat pula batas atas tertentu untuk denda keterlambatan.
Ketentuan tersebut merupakan aspek regulasi perlindungan konsumen. Fikih mempunyai pertanyaan yang berbeda: apakah tambahan tersebut merupakan imbalan yang dibenarkan berdasarkan akad atau merupakan tambahan yang timbul dari utang?
Karena itu, pinjaman online yang legal secara hukum positif tetap perlu dinilai secara terpisah jika pertanyaannya adalah kesesuaian dengan prinsip syariah.
Baca juga: Cara Mengajukan Bantuan Sarana Prasarana Madrasah Melalui Aplikasi SIMSARPRAS
Denda Keterlambatan Tidak Bisa Disamakan dengan Bunga
Keterlambatan membayar cicilan juga sering menjadi persoalan tersendiri. Dalam praktik keuangan modern, denda dapat diterapkan untuk mendorong kedisiplinan pembayaran, tetapi struktur dan tujuan denda perlu dilihat berdasarkan akad yang digunakan.
Dalam perspektif syariah, persoalan tidak berhenti pada besarnya denda. Perlu dilihat sejak awal apakah ketentuan tersebut terdapat dalam akad, bagaimana perhitungannya, dan ke mana dana denda tersebut dialokasikan.
Hal ini berbeda dengan bunga yang secara langsung menjadi tambahan atas kewajiban pinjaman. Karena itu, istilah “denda” tidak seharusnya langsung dianggap sama dengan “bunga”, tetapi juga tidak dapat dianggap halal hanya karena namanya berbeda.
Penilaian akhirnya tetap bergantung pada struktur akad dan ketentuan syariah yang digunakan.
Paylater Syariah Memiliki Ruang yang Berbeda
Paylater yang menggunakan prinsip syariah dapat memiliki struktur transaksi berbeda dari pinjaman uang berbunga. Dalam pembiayaan berbasis syariah, keuntungan harus memiliki dasar akad yang jelas, bukan sekadar tambahan atas uang yang dipinjamkan.
Fatwa DSN-MUI tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi membuka penggunaan sejumlah akad sesuai karakter transaksi. Artinya, penyedia layanan dapat merancang pembiayaan digital dengan akad jual beli, ijarah, wakalah bil ujrah, atau akad lainnya yang sesuai.
Pembedaan ini menjadi penting ketika menilai sebuah paylater. Harga barang yang dicicil, biaya jasa, margin, waktu pembayaran, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak seharusnya dapat diketahui sejak awal.
Semakin jelas akadnya, semakin mudah pula menentukan posisi hukum transaksi tersebut.
Cara Menilai Paylater Sebelum Digunakan
Sebelum menggunakan layanan cicilan digital, beberapa bagian dalam perjanjian perlu diperiksa. Langkah ini membantu membedakan transaksi jual beli atau pembiayaan dari pinjaman yang memberikan tambahan atas utang.
Beberapa hal yang dapat diperiksa antara lain:
- Jenis akad, apakah jual beli, pinjaman, ijarah, atau akad lainnya.
- Jumlah kewajiban, termasuk harga pokok dan seluruh biaya.
- Cara perhitungan tambahan, apakah berupa margin yang disepakati atau bunga atas utang.
- Biaya administrasi dan layanan, termasuk dasar pengenaannya.
- Denda keterlambatan, termasuk besaran dan penggunaannya.
- Ketentuan ketika terjadi gagal bayar, termasuk biaya penagihan.
- Status penyedia layanan, terutama jika aspek legalitas di Indonesia juga menjadi pertimbangan.
Membaca perjanjian sebelum menyetujui transaksi menjadi bagian penting karena nama produk tidak selalu menggambarkan akad yang sebenarnya.
Kerelaan Kedua Pihak Tidak Menghapus Larangan Riba
Salah satu anggapan yang sering muncul adalah bahwa transaksi menjadi halal karena peminjam dan pemberi pinjaman sama-sama setuju. Dalam fikih, kerelaan memang merupakan unsur penting dalam transaksi, tetapi tidak membuat seluruh bentuk transaksi menjadi dibolehkan.
MUI secara tegas menjelaskan bahwa pinjaman yang mengandung riba tetap haram meskipun dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Larangan riba memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur’an, antara lain Surah Al-Baqarah ayat 275.
Prinsip ini membuat pemeriksaan terhadap akad menjadi lebih penting daripada sekadar melihat apakah pengguna merasa terbantu atau tidak. Kebutuhan ekonomi dan kemudahan pembayaran tidak dengan sendirinya mengubah status hukum sebuah transaksi.
Antara Kebutuhan dan Kehati-hatian Finansial
Paylater dan pinjaman online memang menawarkan kemudahan ketika kebutuhan muncul sebelum tersedia dana yang cukup. Namun, keputusan menggunakan fasilitas tersebut sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kemampuan mendapatkan barang atau uang, tetapi juga kewajiban pembayaran yang muncul setelah transaksi.
Dalam perspektif fikih kontemporer, teknologi dapat menjadi sarana transaksi yang sah. Persoalan muncul ketika struktur transaksi memasukkan unsur yang dilarang, terutama riba, gharar, maysir, penipuan, ketidakjelasan akad, atau praktik yang merugikan salah satu pihak.
Karena itu, hukum paylater dan pinjaman online tidak tepat jika disamaratakan. Paylater dapat dibolehkan jika akad dan mekanismenya sesuai prinsip syariah, sedangkan pinjaman yang memberikan tambahan yang disyaratkan atas utang menjadi persoalan riba. Untuk menentukan hukum pada sebuah layanan tertentu, akad, biaya, denda, dan cara memperoleh keuntungan perlu diperiksa secara menyeluruh.