Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) kini memiliki peran penting dalam kebijakan pemerintah. Basis data tersebut digunakan untuk membantu pemerintah menentukan sasaran program sekaligus mengevaluasi apakah kebijakan yang dijalankan sudah menjangkau kelompok masyarakat yang tepat.
Perhatian terhadap DTSEN ikut meningkat karena masyarakat mulai mengenal istilah desil dalam berbagai layanan pengecekan data sosial ekonomi. BPS menegaskan bahwa angka desil tidak boleh dipahami sebagai ukuran langsung pendapatan, kekayaan, maupun kepastian seseorang menerima bantuan.
DTSEN Tidak Hanya Digunakan Untuk Urusan Bansos
DTSEN dibangun sebagai satu rujukan data sosial dan ekonomi yang dapat digunakan bersama oleh pemerintah. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat memanfaatkannya sesuai tugas serta kriteria masing-masing program.
Pemanfaatan DTSEN tersebut diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. BPS bertugas menyusun dan mengelola DTSEN, sedangkan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah ikut menyediakan data dan mendukung pemutakhiran.
Posisi DTSEN juga tidak sebatas menentukan sasaran bantuan sosial. Data yang terintegrasi dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebijakan pemerintah, termasuk program yang membutuhkan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Penggunaan satu basis data diharapkan dapat mengurangi persoalan perbedaan data antarlembaga. Pemerintah juga dapat memiliki rujukan yang sama ketika melakukan perencanaan, penetapan sasaran, hingga evaluasi program.
Dari Data Lama Menjadi Satu Basis Yang Terintegrasi
Pembangunan DTSEN dilakukan dengan menggabungkan sejumlah sumber data yang sebelumnya digunakan pemerintah. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), P3KE, dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menjadi bagian awal yang diintegrasikan ke dalam DTSEN.
Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai informasi administratif. Sinkronisasi juga dilakukan dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Proses integrasi membuat data sosial ekonomi tidak berdiri sendiri. Informasi mengenai individu dan keluarga dapat dipadukan dengan sejumlah karakteristik lain untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap.
Pemutakhiran tetap diperlukan karena kondisi keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu. Data yang sebelumnya sesuai bisa saja tidak lagi menggambarkan keadaan terbaru ketika terjadi perubahan pekerjaan, anggota keluarga, tempat tinggal, atau kondisi sosial ekonomi lainnya.
Baca juga: Cara Mengajukan Sanggah Bansos Jika Desil Tidak Sesuai di Aplikasi Cek Bansos Kemensos
Desil Menunjukkan Posisi Relatif Keluarga
Desil menjadi salah satu informasi yang banyak diperhatikan dalam DTSEN. Sistem ini mengelompokkan keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya.
Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah. Sementara itu, desil 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
Setiap kelompok secara umum mencakup sekitar 10 persen keluarga. Artinya, ketika sebuah keluarga tercatat pada desil 3, posisi tersebut menunjukkan bahwa keluarga berada dalam kelompok ketiga dari 10 kelompok pemeringkatan.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa angka desil harus dipahami sebagai pemeringkatan relatif.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (21/8).
Penjelasan tersebut penting karena desil bukan angka yang menunjukkan berapa penghasilan sebuah keluarga. Keluarga yang berada pada desil yang sama juga belum tentu memiliki pendapatan, pengeluaran, aset, atau kondisi sosial ekonomi yang identik.
Baca juga: Kapan BLT Kesra Rp900 Ribu Cair Lagi di Tahun 2026? Ini Status Terbarunya
Banyak Indikator Ikut Menentukan Posisi Desil
Penentuan posisi keluarga dalam desil tidak hanya melihat satu indikator. Penghasilan, kepemilikan barang tertentu, pekerjaan, ataupun daya listrik tidak digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan posisi sebuah keluarga.
Berbagai karakteristik sosial ekonomi dipertimbangkan secara bersama-sama. Beberapa di antaranya mencakup kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.
Seluruh informasi tersebut kemudian diproses menggunakan pendekatan statistik Proxy Means Test (PMT). Pendekatan ini digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.
Penggunaan banyak variabel membuat perubahan pada satu kondisi tidak serta-merta mengubah desil. Misalnya, perubahan daya listrik saja tidak otomatis membuat sebuah keluarga berpindah dari satu desil ke desil lainnya.
PMT juga bukan pendekatan yang hanya digunakan dalam pengelolaan data di Indonesia. Pendekatan tersebut digunakan secara internasional, terutama ketika data pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh maupun diverifikasi secara lengkap.
Desil Bukan Daftar Pasti Penerima Bantuan
Kesalahpahaman mengenai desil sering muncul ketika angka tersebut dikaitkan langsung dengan bantuan sosial. Keluarga yang berada pada desil tertentu tidak otomatis menjadi penerima semua program bantuan pemerintah.
Desil berfungsi sebagai alat untuk melihat posisi relatif kesejahteraan keluarga. Pemerintah atau kementerian/lembaga dapat menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu dasar untuk menentukan sasaran dan prioritas program.
Setiap program tetap mempunyai persyaratan masing-masing. Karena itu, status desil perlu dibaca bersama ketentuan program yang sedang dijalankan.
Kondisi tersebut juga menjelaskan mengapa keluarga dengan desil yang sama belum tentu mendapatkan program bantuan yang sama. Ada kriteria lain yang dapat digunakan sesuai tujuan dan kebijakan masing-masing program.
Posisi Desil Bisa Berubah
Desil bukan status yang bersifat permanen. Posisi keluarga dapat berubah apabila kondisi sosial ekonominya berubah atau posisi relatifnya terhadap keluarga lain mengalami pergeseran.
Pemutakhiran data menjadi bagian penting dalam menjaga agar DTSEN tetap mencerminkan kondisi masyarakat. Informasi yang digunakan pemerintah harus terus disesuaikan ketika terdapat perubahan di lapangan.
Perubahan satu indikator tidak otomatis mengubah posisi desil karena perhitungan dilakukan berdasarkan kombinasi berbagai karakteristik. Penghitungan kembali dilakukan berdasarkan data terbaru dan metode yang berlaku.
Data DTSEN juga terus mengalami pembaruan. Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
Cakupan tersebut menunjukkan besarnya basis data yang digunakan pemerintah. Pada saat yang sama, jumlah tersebut juga menggambarkan bahwa pemutakhiran DTSEN merupakan pekerjaan yang terus berlangsung.
Masyarakat Bisa Mengajukan Perbaikan Data
Masyarakat yang menemukan data diri atau keluarganya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menyampaikan pembaruan melalui mekanisme yang tersedia. Informasi yang diberikan nantinya menjadi bagian dari proses pemutakhiran DTSEN.
Salah satu kanal yang dapat digunakan adalah Cek Bansos milik Kementerian Sosial melalui situs maupun aplikasinya. Masyarakat juga dapat menyampaikan pembaruan melalui SIKS-NG dengan bantuan operator desa atau kelurahan.
Selain kanal tersebut, tersedia Cek DTSEN yang disiapkan BPS. Setiap kanal memiliki mekanisme masing-masing untuk menampung informasi yang perlu diperbaiki atau disanggah.
Pengajuan perbaikan data tidak berarti perubahan desil terjadi secara otomatis. Informasi yang masuk harus diproses dan diperhitungkan kembali berdasarkan keseluruhan data serta metode pemeringkatan yang berlaku.
Pemutakhiran Melibatkan Banyak Sumber
BPS tidak mengandalkan satu sumber saja dalam memperbarui DTSEN. Data administrasi, hasil sensus dan survei, pembaruan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan atau ground check, hingga informasi dari masyarakat dapat menjadi bagian dari proses tersebut.
Keterlibatan berbagai sumber diperlukan agar data yang digunakan tidak hanya bergantung pada satu jenis informasi. Pemeriksaan silang juga membantu pemerintah memperoleh gambaran sosial ekonomi yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Peran masyarakat menjadi penting ketika terdapat informasi yang sudah berubah tetapi belum tercermin dalam data. Pembaruan yang disampaikan melalui kanal resmi dapat menjadi masukan dalam proses pemutakhiran.
BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah juga terus melakukan pembaruan untuk menjaga kualitas DTSEN. Masyarakat diharapkan ikut memastikan informasi mengenai diri dan keluarganya sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“BPS bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terus melakukan pemutakhiran untuk menjaga kualitas DTSEN agar semakin mencerminkan kondisi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam memastikan informasi diri dan keluarganya sesuai kondisi sebenarnya juga menjadi bagian penting dari proses tersebut,” ujar Amalia.
Memahami Desil Sebelum Menilai Status Bansos
Kemunculan angka desil dalam DTSEN sebaiknya tidak langsung diartikan sebagai keputusan akhir mengenai bantuan sosial. Angka tersebut menggambarkan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
Pemahaman tersebut juga penting ketika terjadi perubahan angka desil. Naik atau turunnya posisi tidak selalu menunjukkan perubahan pendapatan secara langsung karena pemeringkatan mempertimbangkan kondisi keluarga secara menyeluruh.
Bagi masyarakat, hal terpenting adalah memastikan data yang tercatat sesuai kondisi sebenarnya. Jika terdapat informasi yang keliru atau sudah berubah, pembaruan melalui kanal resmi dapat dilakukan agar data yang digunakan pemerintah semakin akurat.
Bagi pemerintah, DTSEN menjadi instrumen untuk membangun kebijakan berbasis satu rujukan data. Kualitas pemutakhiran dan ketepatan informasi menjadi faktor penting agar program yang menggunakan data tersebut benar-benar dapat menyasar kelompok yang sesuai.
