Pemulihan sarana pendidikan dan keagamaan di Aceh memasuki tahap baru setelah Kementerian Agama (Kemenag) memulai program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) fasilitas yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali bangunan yang rusak. Kemenag juga menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat sekaligus tepat sasaran.
Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Faisal Ali Hasyim, mewakili Menteri Agama RI saat membuka Kickoff Rehab Rekon Sarpras Kemenag Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang terdampak bencana alam hidrometeorologi di Banda Aceh, Rabu, 12 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Faisal mengajak jajaran Kemenag di Aceh memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah. Menurutnya, program pemulihan yang berlangsung dalam jangka panjang membutuhkan komitmen dan tanggung jawab dari seluruh pihak yang terlibat.
Baca juga: Janji Menag Terwujud, MIN 5 Pidie Jaya Mulai Dibangun dengan Anggaran Rp12,3 Miliar
Pemulihan Sarana Kemenag Berlangsung hingga Tiga Tahun
Faisal menyampaikan bahwa pelaksanaan rehab rekon di lingkungan Kemenag resmi dimulai dan akan berlangsung selama tiga tahun ke depan. Rentang waktu tersebut membuat pelaksanaan program perlu dipersiapkan secara matang sejak tahap awal.
Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, kepala madrasah, hingga kepala Kantor Urusan Agama (KUA) diminta menjalankan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab.
Faisal juga mengingatkan agar penggunaan anggaran maupun pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai ketentuan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting agar seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan.
Pesan tersebut menjadi penting mengingat program rehab rekon menyangkut banyak fasilitas yang digunakan langsung oleh masyarakat. Kecepatan pembangunan memang dibutuhkan, tetapi prosesnya tetap harus berjalan tertib dan sesuai aturan.
Ratusan Madrasah dan Rumah Ibadah Masuk Penanganan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Azhari, mengatakan percepatan rehab rekon menjadi salah satu prioritas dalam pemulihan pascabencana.
Menurutnya, fasilitas pendidikan dan keagamaan yang mengalami kerusakan perlu segera ditangani agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah percepatan pencairan anggaran sehingga proses pembangunan tidak tertunda terlalu lama.
Penanganan kerusakan tersebut dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak. Tidak hanya Kemenag, sejumlah kementerian, lembaga, yayasan, hingga organisasi kemanusiaan ikut mengambil bagian dalam pemulihan.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU), misalnya, akan menangani rehabilitasi 207 madrasah, 68 pondok pesantren, serta 984 masjid dan meunasah.
Selain itu, sejumlah lembaga sosial dan organisasi kemanusiaan juga turut membantu pembangunan maupun perbaikan beberapa madrasah yang terdampak bencana.
Baca juga: Kemenag Siapkan Rp4,1 Triliun untuk BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II 2026
Gotong Royong Diharapkan Percepat Kembalinya Layanan
Azhari menilai keterlibatan banyak pihak menunjukkan bahwa pemulihan Aceh membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri ketika harus mengembalikan begitu banyak fasilitas yang terdampak bencana.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat kembalinya fungsi sarana pendidikan dan rumah ibadah. Bagi madrasah dan pesantren, pemulihan fasilitas menjadi penting agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan normal.
Hal yang sama berlaku bagi masjid dan meunasah yang selama ini menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Aceh. Ketika fasilitas tersebut kembali digunakan, aktivitas keagamaan dan pelayanan kepada masyarakat juga dapat berjalan seperti sebelumnya.
Program rehab rekon yang berlangsung hingga tiga tahun ke depan menjadi bagian dari proses pemulihan jangka panjang. Karena itu, selain mengejar kecepatan pembangunan, Kemenag menaruh perhatian pada tata kelola pelaksanaan agar anggaran dan pekerjaan yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak.
Sinergi antara Kemenag, pemerintah daerah, kementerian terkait, lembaga sosial, dan organisasi kemanusiaan diharapkan menjadi kekuatan utama dalam menyelesaikan proses pemulihan tersebut. Dengan kerja bersama, fasilitas pendidikan dan keagamaan yang rusak akibat bencana diharapkan dapat kembali berfungsi dan mendukung masyarakat Aceh menjalani aktivitas secara normal.