Pernikahan membawa pasangan memasuki fase kehidupan yang tidak hanya berkaitan dengan hubungan suami dan istri. Sejak akad berlangsung, muncul pula hak dan kewajiban yang dapat berkaitan dengan status anak, kepemilikan harta, hingga persoalan hukum keluarga.
Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi’i kembali menyoroti pentingnya pencatatan perkawinan saat menghadiri kegiatan Penguatan Peran Penghulu dalam Persatuan, Kerukunan, Penyelesaian Konflik Sosial dan Rumah Tangga di Pondok Pesantren Ora Aji, Yogyakarta, Senin, 24 Agustus 2026.
Pesan tersebut menjadi relevan karena pencatatan pernikahan bukan sekadar proses melengkapi dokumen setelah akad. Negara membutuhkan bukti administratif yang jelas untuk memberikan kepastian terhadap status hukum sebuah keluarga.
Pencatatan Pernikahan Bukan Sekadar Administrasi
Menurut Wamenag, penghulu memiliki tanggung jawab lebih luas daripada memastikan prosesi ijab kabul berlangsung sesuai ketentuan. Penghulu juga berada pada posisi penting untuk memastikan pasangan memahami konsekuensi hukum dari perkawinan yang mereka jalani.
“Tugas pertama penghulu adalah memastikan perkawinan tetap bermartabat dan memiliki kepastian hukum. Dengan pencatatan perkawinan, status suami, istri, anak, harta keluarga, hingga persoalan kewarisan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dilindungi negara,” ujarnya di Yogyakarta, Senin (24/8/2026).
Pentingnya pencatatan juga terlihat dari regulasi yang saat ini berlaku. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur proses pencatatan bagi umat Islam, mulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan nikah, pelaksanaan akad, hingga pencatatan nikah.
Regulasi tersebut berlaku sejak 30 Desember 2024 dan menggantikan PMA Nomor 22 Tahun 2024. Kerangka aturan itu secara jelas menempatkan tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum sebagai bagian dari penyelenggaraan pencatatan pernikahan.
Baca juga: Alasan Kemenag Tegas Melarang Nikah Siri, Ini Risiko Hukum bagi Istri dan Anak
Dampaknya Terasa Saat Keluarga Menghadapi Persoalan
Dokumen pernikahan sering kali baru terasa sangat penting ketika keluarga menghadapi persoalan yang membutuhkan pembuktian status hukum. Perselisihan harta, perceraian, hak anak, urusan waris, hingga kebutuhan administrasi kependudukan dapat membuat keberadaan dokumen perkawinan menjadi sangat berarti.
KUA sendiri tidak hanya menjalankan fungsi pencatatan. Dalam praktik pelayanan, penghulu juga melakukan pemeriksaan dokumen calon pengantin untuk memastikan identitas, status perkawinan, dan kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan sebelum akad dilaksanakan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan sebenarnya merupakan bagian dari rangkaian perlindungan hukum sejak sebelum pasangan resmi menjadi suami dan istri. Pemeriksaan data di awal juga membantu mencegah persoalan administratif yang dapat muncul setelah perkawinan berlangsung.
Persoalan menjadi lebih kompleks bagi pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum memiliki pencatatan resmi. Dalam kondisi tertentu, isbat nikah melalui Pengadilan Agama dapat menjadi jalur hukum untuk memperoleh penetapan yang kemudian menjadi dasar pencatatan oleh KUA.
Baca juga: Kemenag Tegaskan 4 Peran Penghulu, Tidak Sekadar Mengurus Akad Nikah
Penghulu Diminta Tidak Berhenti di Meja Akad
Peran penghulu kini semakin ditekankan pada aspek pembinaan keluarga. Kemenag di berbagai daerah juga mendorong penghulu dan penyuluh agama agar terlibat dalam bimbingan perkawinan sebagai bagian dari upaya membangun keluarga yang lebih siap menghadapi persoalan rumah tangga.
Kemenag Kebumen, misalnya, pada April 2026 menekankan bahwa tugas penghulu bukan hanya mencatat pernikahan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai kehidupan keluarga dan pencegahan perceraian. Pendekatan tersebut memperlihatkan perubahan orientasi pelayanan dari sekadar administrasi menuju pendampingan keluarga.
Wamenag menyampaikan penghulu pada dasarnya menjadi sosok yang membekali calon pengantin sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Bekal tersebut mencakup pemahaman mengenai tujuan perkawinan, hak dan kewajiban pasangan, serta berbagai persoalan yang mungkin muncul setelah akad.
“Penghulu pada hakikatnya adalah sosok yang membekali calon pengantin untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. Karena itu, penghulu harus mampu memastikan calon pengantin memahami tujuan perkawinan, hak dan kewajiban, serta berbagai persoalan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan keluarga,” tambahnya.
Penguatan kapasitas penghulu juga menjadi perhatian Kemenag sepanjang 2026. Pada Juli lalu, misalnya, penghulu baru di sejumlah daerah mengikuti pembinaan jabatan fungsional untuk memperkuat kompetensi, profesionalisme, serta pemahaman terhadap regulasi dan pelayanan masyarakat.
Baca juga: Syarat Numpang Nikah Beda Kecamatan, Ini Dokumen yang Perlu Disiapkan
Aturan Pencatatan Nikah Terus Diperkuat
Penerapan PMA Nomor 30 Tahun 2024 menjadi salah satu konteks penting dalam pembicaraan mengenai pencatatan pernikahan saat ini. Aturan tersebut tidak hanya mengatur pencatatan, tetapi juga memberikan kerangka pelayanan yang lebih jelas bagi proses pernikahan umat Islam di dalam maupun luar negeri.
Pendaftaran kehendak nikah juga dapat dilakukan melalui KUA tempat akad akan dilaksanakan atau secara daring melalui sistem SIMKAH. Berdasarkan penjelasan pemerintah, pendaftaran umumnya dilakukan paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan akad, dengan ketentuan tertentu apabila dilakukan kurang dari batas waktu tersebut.
Aturan mengenai lokasi akad pun memberikan ruang bagi calon pengantin. Pada prinsipnya akad dilaksanakan di KUA pada hari dan jam kerja, tetapi atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah, akad dapat dilaksanakan di luar KUA maupun di luar hari dan jam kerja.
Rangkaian aturan itu memperlihatkan bahwa pencatatan pernikahan tidak berdiri sebagai satu proses yang terpisah dari pelayanan kepada calon pengantin. Pemeriksaan, pencatatan, penerbitan dokumen, serta pelayanan setelah pernikahan menjadi bagian dari upaya menghadirkan kepastian hukum secara menyeluruh.
KUA Menjadi Titik Awal Perlindungan Keluarga
Posisi penghulu menjadi strategis karena mereka berhadapan langsung dengan pasangan pada salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat. Kualitas pelayanan pada tahap ini dapat menentukan seberapa baik calon keluarga memahami hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari perkawinan.
Pembinaan kompetensi penghulu di Yogyakarta bahkan dilakukan melalui simulasi pelaksanaan akad secara menyeluruh. Tahapannya mencakup pemeriksaan data calon pengantin, pelaksanaan akad, pendampingan penandatanganan dokumen, hingga penyerahan dokumen pernikahan, dengan penekanan pada profesionalitas dan kualitas pelayanan.
Pendekatan tersebut memperkuat gambaran bahwa penghulu bukan sekadar petugas yang hadir ketika ijab kabul berlangsung. Mereka juga menjadi bagian dari wajah pelayanan negara dalam urusan keagamaan dan keluarga.
Bagi masyarakat, pesan yang disampaikan Wamenag pada akhirnya mengarah pada satu hal sederhana: pernikahan perlu dipastikan tercatat sejak awal. Bukan semata karena tuntutan administrasi, tetapi karena perjalanan keluarga dapat menghadirkan berbagai persoalan yang membutuhkan kepastian mengenai siapa yang memiliki hak dan kewajiban secara hukum.
Deklarasi Pernikahan Tercatat Didorong Jadi Komitmen
Kegiatan APRI Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut kemudian ditutup dengan Penandatanganan Deklarasi Pernikahan Tercatat. Deklarasi itu menjadi penegasan bahwa pencatatan perkawinan dipandang sebagai bagian dari perlindungan keluarga, bukan sekadar kewajiban administratif.
Wamenag juga mengingatkan penghulu agar mengambil peran dalam menjaga ketenangan masyarakat di tengah derasnya informasi media sosial. Posisi mereka sebagai tokoh yang bersentuhan langsung dengan masyarakat membuat ketelitian menyampaikan informasi dan keteladanan dalam pelayanan menjadi bagian penting dari kepercayaan publik.
“Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi yang tidak benar dan kebencian. Mari kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjadi bagian dari upaya menciptakan ketenangan serta kesejukan di tengah masyarakat,” pesannya.
Penguatan peran penghulu tersebut menjadi bagian dari agenda yang lebih besar, yakni membangun layanan perkawinan yang tidak berhenti ketika akad selesai. Pencatatan yang tertib, bimbingan bagi calon pengantin, serta pelayanan yang profesional diharapkan dapat memberi keluarga pijakan hukum sekaligus bekal menghadapi kehidupan rumah tangga.
