Jam masuk kerja menjadi perhatian penting bagi ASN di lingkungan Kementerian Agama karena kehadiran tidak hanya berkaitan dengan kedisiplinan, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin). Karena itu, keterlambatan beberapa menit pun perlu diperhatikan, terutama bagi pegawai yang melakukan presensi secara elektronik melalui sistem yang digunakan Kemenag.
Secara umum, ketentuan jam kerja ASN pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023. Regulasi tersebut menetapkan jam kerja pegawai ASN sebanyak 37 jam 30 menit dalam satu minggu, tidak termasuk waktu istirahat.
Sementara untuk tukin pegawai Kemenag, ketentuan mengenai pengurangan karena keterlambatan diatur dalam PMA Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama. Kemenag NTT kembali menjelaskan ketentuan tersebut pada 2025 dan menyebut bahwa pembayaran tukin berkaitan dengan kehadiran pegawai yang dibuktikan melalui presensi.
Baca juga: Insentif Guru Madrasah Non-ASN 2026, Syarat dan Cara Daftar
Jam Kerja ASN Secara Umum Mencapai 37,5 Jam Per Minggu
Perpres Nomor 21 Tahun 2023 menetapkan hari kerja instansi pemerintah dan jam kerja ASN. Untuk ketentuan umum, jumlah jam kerja ASN adalah 37 jam 30 menit setiap minggu, di luar waktu istirahat.
Pembagian waktu kerja dapat disesuaikan dengan ketentuan masing-masing instansi dan karakteristik layanan. Karena itu, jam masuk di satuan kerja Kemenag tidak selalu harus disamakan dengan kantor pemerintah lainnya.
Bagi ASN Kemenag, ketentuan jam masuk juga perlu dilihat dari aturan internal satuan kerja. Pimpinan unit dapat menetapkan pelaksanaan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan pelayanan kepada masyarakat.
Keterlambatan Mulai 1 Menit Sudah Masuk Perhitungan
Bagian yang paling penting bagi ASN Kemenag adalah ketentuan pengurangan tukin akibat terlambat masuk kerja.
Berdasarkan penjelasan Kanwil Kemenag NTT mengenai PMA Nomor 11 Tahun 2019, keterlambatan 1 sampai 30 menit sudah masuk kategori pertama dan dikenakan pengurangan tukin sebesar 0,5 persen.
Artinya, tidak ada ketentuan bahwa terlambat beberapa menit otomatis bebas dari pengurangan. Begitu waktu keterlambatan tercatat dalam presensi, durasinya dapat menjadi dasar perhitungan pengurangan sesuai kategori yang berlaku.
Berikut rincian yang dijelaskan Kemenag:
| Kategori | Lama Keterlambatan | Pengurangan Tukin |
|---|---|---|
| TL 1 | 1–30 menit | 0,5% |
| TL 2 | 31–60 menit | 1% |
| TL 3 | 61–90 menit | 1,25% |
| TL 4 | Lebih dari 90 menit atau tidak melakukan presensi masuk | 1,5% |
Ketentuan tersebut juga dipublikasikan oleh Kanwil Kemenag NTT dalam penjelasan mengenai sistem pembayaran tukin pegawai Kemenag.
Baca juga: Cara Download dan Cetak Kartu Login Sulingjar 2026 untuk Guru Madrasah
Terlambat 5 Menit Bukan Berarti Tukin Dipotong 5 Persen
Kesalahpahaman seperti ini cukup mudah terjadi ketika membaca aturan keterlambatan. Persentase pengurangan bukan dihitung berdasarkan jumlah menit.
Misalnya seorang pegawai terlambat 5 menit. Berdasarkan kategori dalam PMA 11 Tahun 2019, keterlambatan tersebut masuk kelompok 1–30 menit, sehingga pengurangannya adalah 0,5 persen, bukan 5 persen.
Begitu pula keterlambatan 25 menit dan 30 menit masih berada dalam kategori yang sama. Perubahan kategori baru terjadi ketika keterlambatan mencapai 31 menit.
Tidak Hanya Datang Terlambat
Persoalan kehadiran tidak hanya berkaitan dengan jam masuk. Ketentuan tukin juga memperhatikan pegawai yang pulang sebelum waktunya atau tidak melakukan rekam kehadiran.
Dalam penjelasan Kemenag mengenai PMA 11 Tahun 2019, beberapa kondisi yang dapat menyebabkan pengurangan tukin antara lain tidak hadir tanpa alasan yang sah, terlambat masuk, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, serta tidak melakukan rekam kehadiran.
Karena itu, presensi masuk saja tidak cukup. Pegawai perlu memastikan presensi pulang juga tercatat sesuai ketentuan satuan kerja.
Ada Perbedaan Antara Jam Kerja dan Aturan Potongan Tukin
Dua hal ini sebaiknya tidak dicampuradukkan. Jam kerja menentukan kapan pegawai wajib melaksanakan tugas, sedangkan ketentuan pengurangan tukin menentukan konsekuensi terhadap tunjangan apabila terjadi pelanggaran tertentu.
Perpres Nomor 21 Tahun 2023 menetapkan kerangka jam kerja ASN secara nasional. Sementara PMA Nomor 11 Tahun 2019 mengatur pemberian dan pengurangan tunjangan kinerja pegawai Kemenag.
Dengan memahami perbedaan tersebut, ASN tidak perlu menganggap setiap perubahan jam kantor sebagai perubahan otomatis terhadap persentase tukin.
Ketentuan Ramadan Bisa Berbeda
Jam kerja ASN Kemenag pada bulan Ramadan dapat mengalami penyesuaian melalui surat edaran khusus. Pada 2026, misalnya, Sekretaris Jenderal Kemenag menerbitkan SE Nomor 4 Tahun 2026 tentang Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadan 1447 Hijriah.
Untuk satuan kerja dengan lima hari kerja, surat tersebut menetapkan Senin sampai Kamis pukul 08.00–15.00, dengan istirahat 12.00–12.30. Hari Jumat berlangsung pukul 08.00–15.30, dengan istirahat 11.30–12.30.
Jumlah jam kerja efektif selama Ramadan ditetapkan 32 jam 30 menit per minggu. Ketentuan tersebut hanya berlaku selama periode Ramadan sesuai surat edaran, bukan sebagai pengganti jam kerja normal sepanjang tahun.
Bagaimana Jika Terlambat Karena Alasan Sah?
Tidak semua kondisi keterlambatan harus diperlakukan sama. Ketentuan Kemenag mengenai tukin juga mengenal alasan yang sah dan prosedur penyampaiannya.
Kanwil Kemenag Kepulauan Bangka Belitung pernah menjelaskan bahwa pengurangan tukin dapat tidak diberlakukan apabila pegawai memiliki alasan yang sah dan memenuhi prosedur penyampaian alasan tersebut, misalnya cuti yang dibuktikan dengan dokumen atau izin yang disampaikan melalui surat permohonan.
Karena itu, ketika terjadi keadaan yang menyebabkan tidak dapat hadir tepat waktu, langkah yang lebih aman adalah segera melapor kepada atasan sesuai mekanisme yang berlaku di satuan kerja.
Jangan membiarkan presensi bermasalah tanpa keterangan karena nantinya dapat menyulitkan proses pemeriksaan kehadiran.
Presensi Pusaka Menjadi Bagian Penting
Kemenag menggunakan presensi elektronik sebagai salah satu bukti kehadiran pegawai. Kanwil Kemenag NTT pada 2025 menyebut pembayaran tukin berdasarkan kehadiran pegawai yang dibuktikan melalui absensi online menggunakan aplikasi Pusaka Kemenag.
Karena itu, ASN perlu memastikan presensi berhasil tercatat. Gangguan perangkat atau sistem sebaiknya segera dilaporkan, terutama apabila menyebabkan rekaman masuk atau pulang tidak muncul.
Jangan menganggap presensi yang gagal tercatat otomatis akan diperbaiki oleh sistem. Bukti kendala dan laporan kepada pihak yang berwenang dapat menjadi bagian penting ketika dilakukan verifikasi.
Tukin Tidak Hanya Ditentukan Oleh Kehadiran
Kehadiran memang menjadi salah satu faktor penting, tetapi pembayaran tukin juga berkaitan dengan capaian kinerja. Kemenag menjelaskan bahwa capaian kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai pegawai berdasarkan laporan kinerja setiap bulan.
PMA Nomor 11 Tahun 2019 juga mengatur konsekuensi ketika penilaian kinerja berada di bawah kategori baik. Dalam penjelasan Kemenag NTT, nilai capaian kinerja kategori cukup dapat menyebabkan pengurangan 25 persen pada tahun berikutnya, sedangkan kategori kurang dan buruk masing-masing memiliki ketentuan pengurangan yang lebih besar.
Jadi, menjaga presensi tepat waktu merupakan satu bagian dari kewajiban, sementara kualitas dan capaian pekerjaan tetap menjadi bagian dari penilaian.
Contoh Sederhana Perhitungan Keterlambatan
Agar lebih mudah dipahami, misalnya seorang ASN memiliki tukin sebesar Rp4.000.000 dan dalam satu kejadian tercatat terlambat selama 20 menit.
Keterlambatan tersebut masuk kategori TL 1 dengan pengurangan 0,5 persen. Jika angka 0,5 persen diterapkan pada tukin Rp4.000.000, nilai pengurangannya secara sederhana adalah Rp20.000.
Namun, perhitungan pembayaran tukin pada praktiknya mengikuti ketentuan administrasi dan akumulasi yang diterapkan oleh Kementerian Agama. Contoh tersebut hanya untuk menggambarkan besarnya persentase, bukan sebagai pengganti perhitungan resmi pada slip pembayaran.
Jangan Menunggu Rekap Bulanan
Masalah kehadiran sebaiknya diperiksa sejak terjadi, bukan setelah rekap tukin selesai. Jika presensi tidak tercatat atau ada keterlambatan yang sebenarnya memiliki alasan sah, segera lakukan koordinasi dengan pengelola kepegawaian.
Langkah tersebut lebih aman daripada baru mempertanyakan potongan ketika pembayaran tukin sudah diterima.
Bagi ASN yang menggunakan presensi elektronik, pemeriksaan berkala juga membantu menemukan masalah teknis sejak awal. Kesalahan tanggal, presensi masuk yang tidak terekam, atau presensi pulang yang hilang dapat segera dilaporkan.
Batas Keterlambatan yang Perlu Diingat
Untuk keperluan tukin Kemenag, angka yang paling penting adalah 1 menit. Berdasarkan penjelasan Kemenag mengenai PMA Nomor 11 Tahun 2019, keterlambatan 1–30 menit masuk TL 1 dengan pengurangan 0,5 persen.
Keterlambatan 31–60 menit masuk TL 2 dengan pengurangan 1 persen. Kemudian 61–90 menit masuk TL 3 dengan pengurangan 1,25 persen, sedangkan lebih dari 90 menit atau tidak melakukan presensi masuk masuk TL 4 dengan pengurangan 1,5 persen.
Karena itu, ASN Kemenag sebaiknya tidak menjadikan keterlambatan beberapa menit sebagai sesuatu yang sepele. Selain menyangkut disiplin kerja, catatan kehadiran dapat berpengaruh pada perhitungan tukin.
Perhatikan Jam Kerja Satuan Kerja Masing-Masing
Ketentuan nasional menetapkan kerangka jam kerja ASN, tetapi pelaksanaan jam dinas dapat mengikuti pengaturan satuan kerja dan ketentuan khusus yang berlaku. Terlebih, Kemenag dapat menerbitkan surat edaran tersendiri untuk kondisi tertentu seperti Ramadan.
Karena itu, ASN Kemenag perlu mengikuti jadwal resmi yang berlaku di unit kerjanya, bukan hanya mengandalkan informasi dari media sosial atau artikel lama.
Untuk urusan tukin, PMA Nomor 11 Tahun 2019 tetap menjadi rujukan penting dalam ketentuan pemberian dan pengurangan tunjangan kinerja, sementara jam kerja ASN secara umum mengacu pada Perpres Nomor 21 Tahun 2023.
Dengan memahami kedua aturan tersebut, ASN dapat lebih mudah membedakan antara jam wajib kerja, presensi, alasan keterlambatan, dan konsekuensi terhadap tukin. Yang paling aman adalah datang sesuai jadwal, memastikan presensi masuk dan pulang tercatat, serta segera melaporkan kendala atau alasan yang sah melalui prosedur di satuan kerja.