Pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) madrasah mulai bergerak pada awal Maret 2026. Perkembangan ini menjadi perhatian khusus bagi guru yang telah menunggu kepastian pembayaran, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) tahun 2025 yang sebelumnya masih menanti proses administrasi.
Kementerian Agama memastikan pencairan dilakukan secara bertahap, bukan serentak untuk seluruh penerima. Penyaluran mengikuti penerbitan Surat Keputusan Analisis Kelayakan Penerima Tunjangan (SKAKPT), sehingga guru yang dokumennya sudah terbit menjadi kelompok yang lebih dulu masuk proses pembayaran.
246.449 SKAKPT sudah diterbitkan
Data pemrosesan pada 2 dan 4 Maret 2026 menunjukkan terdapat 405.438 guru madrasah yang telah memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG). Dari jumlah tersebut, 246.449 guru sudah mendapatkan SKAKPT.
Angka tersebut mencakup 32.081 guru yang dinyatakan lulus PPG pada 2025. Sementara 158.989 guru lainnya masih berada dalam tahap finalisasi administrasi untuk penerbitan SKAKPT berikutnya.
Komposisi tersebut memberi gambaran bahwa penerbitan SKAKPT menjadi salah satu penentu penting dalam proses pencairan TPG. Guru yang belum masuk kelompok SKAKPT terbit tidak berarti otomatis tidak mendapatkan tunjangan, tetapi masih harus menunggu penyelesaian proses administrasinya.
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam sebelumnya juga telah menyusun jadwal penerbitan lanjutan SKAKPT. Tahap ketiga dijadwalkan pada 7 Maret, kemudian tahap keempat pada 9 Maret 2026.
Baca juga: TPG Guru Madrasah Non-ASN 2026 Mulai Cair, Kemenag Percepat Penyaluran
Lulusan PPG 2025 akhirnya masuk proses pembayaran
Masuknya 32.081 lulusan PPG 2025 dalam daftar SKAKPT terbit menjadi bagian penting dari perkembangan pencairan TPG tahun ini. Sebelumnya, Kemenag telah menyampaikan bahwa hak TPG bagi guru yang lulus PPG 2025 tetap akan dibayarkan sesuai ketentuan.
Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag Thobib Al Asyhar pada Februari 2026 bahkan memastikan bahwa TPG bagi guru yang telah lulus sertifikasi, termasuk lulusan PPG 2025, akan dibayarkan. Saat itu, Kemenag menyebut proses penganggaran dan persiapan pembayaran diarahkan agar dapat terealisasi sekitar Maret 2026.
Perkembangan pada awal Maret kemudian memperlihatkan bahwa kepastian tersebut mulai masuk tahap realisasi. Lulusan PPG 2025 yang SKAKPT-nya telah terbit termasuk dalam kelompok yang proses pencairan TPG-nya sudah berjalan secara bertahap.
“Bagi yang SKAKPT-nya telah terbit, proses pencairan tunjangan sudah mulai berjalan secara bertahap pada pekan ini,” ujar Amien Suyitno di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
SKAKPT menjadi penanda penting sebelum tunjangan cair
Bagi guru madrasah, keberadaan SKAKPT bukan sekadar dokumen administrasi. Dokumen tersebut menjadi bagian dari proses validasi kelayakan penerima TPG setelah persyaratan yang diperlukan diproses melalui sistem administrasi Kemenag.
Karena itu, pencairan yang berlangsung bertahap perlu dipahami berbeda dengan pengumuman bahwa seluruh TPG telah masuk ke rekening guru. Pernyataan Kemenag menunjukkan bahwa pembayaran berjalan mengikuti penyelesaian dokumen dan penerbitan SKAKPT masing-masing penerima.
Kondisi tersebut juga menjelaskan mengapa sebagian guru bisa lebih dulu menerima pencairan sementara guru lain masih menunggu. Perbedaan waktu penerbitan SKAKPT membuat waktu pembayaran tidak selalu sama antara satu guru dengan guru lainnya.
Baca juga: Guru Madrasah yang Sudah Lulus PPG Kapan Mendapat TPG? Ini Penjelasan Terbarunya
Kemenag percepat penyelesaian administrasi
Percepatan penerbitan SKAKPT menjadi salah satu langkah yang ditekankan Kemenag untuk mempercepat penyaluran tunjangan. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amien Suyitno menyebut langkah tersebut dilakukan menindaklanjuti arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
“Sesuai arahan Menteri Agama Nasaruddin Umar, kami terus mempercepat proses penerbitan SKAKPT agar hak para guru madrasah dapat segera diterima,” ujar Amien.
Kemenag juga menyatakan terus melakukan pemutakhiran data dan memperkuat sistem administrasi. Langkah ini diarahkan agar proses pembayaran dapat berlangsung lebih transparan, tepat sasaran, serta tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
Perkembangan pencairan tersebut kemudian kembali ditegaskan Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam rapat kerja Komisi VIII DPR pada 12 Maret 2026. Ia menyampaikan bahwa TPG guru madrasah memang mulai dicairkan secara bertahap sembari proses penerbitan SKAKPT dipercepat.
Tidak semua guru menerima TPG pada waktu yang sama
Pola pencairan bertahap membuat guru perlu melihat status administrasinya masing-masing. Terbitnya SKAKPT menjadi salah satu indikator bahwa proses kelayakan pembayaran telah melewati tahapan yang diperlukan.
Jumlah 158.989 guru yang saat data awal masih menunggu finalisasi menunjukkan bahwa proses administrasi belum selesai untuk seluruh penerima. Karena itu, keterlambatan pencairan pada sebagian guru tidak dapat langsung disimpulkan sebagai pembatalan atau penghapusan hak TPG.
Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan proses berikutnya berjalan sampai seluruh data yang memenuhi persyaratan dapat diproses. Percepatan pada penerbitan tahap lanjutan menjadi penting karena semakin banyak SKAKPT yang selesai, semakin besar pula kelompok guru yang dapat masuk proses pembayaran berikutnya.
Pencairan TPG menjadi perhatian guru madrasah
TPG memiliki posisi penting bagi guru karena bukan hanya berkaitan dengan tambahan penghasilan, tetapi juga menjadi bagian dari penghargaan atas profesionalitas setelah memenuhi persyaratan sertifikasi dan ketentuan penerima tunjangan.
Amien Suyitno menegaskan, “TPG adalah bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan profesionalitas guru dalam mendidik generasi bangsa. Karena itu, kami berupaya memastikan penyalurannya semakin cepat, tepat, dan akuntabel.” (Kemenag)
Perkembangan pencairan Maret 2026 sekaligus memberikan gambaran bahwa guru lulusan PPG 2025 tidak berada di luar skema pembayaran. Sebanyak 32.081 lulusan PPG 2025 telah tercatat dalam SKAKPT yang diterbitkan, sehingga mereka termasuk dalam kelompok yang proses TPG-nya mulai berjalan.
Bagi guru yang belum memperoleh SKAKPT pada tahap awal, perhatian berikutnya berada pada penyelesaian administrasi dan penerbitan dokumen tahap selanjutnya. Proses tersebut menjadi penentu sebelum pembayaran dapat diteruskan kepada kelompok penerima berikutnya.