Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) semakin masuk ke berbagai ruang kehidupan, termasuk pendidikan, dakwah dan pelayanan pemerintahan. Di tengah manfaat yang ditawarkan teknologi tersebut, Kementerian Agama mengingatkan bahwa kemampuan AI perlu diimbangi dengan nilai moral agar kemajuan teknologi tidak justru mengurangi tanggung jawab manusia.
Pesan itu mengemuka dalam Seminar Nasional Al-Qur’an bertema “Al-Qur’an dan AI: Mengendalikan Teknologi dengan Nilai, Membangun Peradaban Digital Beretika” yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin, 24 Agustus 2026.
Seminar tersebut menjadi bagian dari rangkaian MTQ VIII KORPRI Tingkat Nasional 2026. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, Muchlis M. Hanafi, hadir membahas pemanfaatan AI untuk dakwah, pendidikan dan pelayanan publik dengan pendekatan nilai-nilai Qur’ani.
AI Boleh Berkembang, Tetapi Arah Penggunaannya Tetap Ditentukan Manusia
Muchlis menempatkan perkembangan AI dalam konteks yang lebih luas. Menurutnya, Islam tidak berseberangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi karena Al-Qur’an sendiri memberikan perhatian besar terhadap aktivitas membaca, belajar dan mencari pengetahuan.
Perintah iqra’ dalam wahyu pertama, menurut Muchlis, tidak dapat dilepaskan dari frasa bismi rabbik. Pengetahuan tidak hanya dituntut untuk berkembang, tetapi juga harus berjalan bersama kesadaran terhadap Tuhan dan tanggung jawab moral.
“AI adalah produk kecerdasan manusia, sedangkan Al-Qur’an adalah petunjuk yang mengarahkan kecerdasan manusia. Karena itu, persoalannya bukan lagi apakah AI akan digunakan, tetapi siapa yang mengarahkannya, nilai apa yang mengendalikannya, dan untuk tujuan apa ia digunakan,” ujar Muchlis.
Pandangan tersebut menjadi penting ketika AI mulai digunakan untuk menghasilkan teks, gambar, suara, merangkum dokumen hingga membaca pola dari data dalam jumlah besar. Kemampuan tersebut membuat AI sangat membantu pekerjaan manusia, tetapi sekaligus membuka ruang kesalahan ketika hasilnya diterima tanpa pemeriksaan.
AI juga tidak mempunyai tanggung jawab moral sebagaimana manusia. Sistem dapat menghasilkan jawaban berdasarkan data dan pola yang dipelajarinya, sementara keputusan untuk menggunakan, menyebarkan atau mempercayai hasil tersebut tetap berada di tangan manusia.
Enam Prinsip Qur’ani Menjadi Rambu Penggunaan AI
Muchlis menyebut sedikitnya enam nilai Al-Qur’an yang dapat dijadikan pegangan ketika teknologi AI digunakan.
Prinsip pertama adalah tabayyun, yakni memeriksa dan memastikan kebenaran informasi. AI dapat menghasilkan jawaban yang terlihat masuk akal dan disampaikan dengan bahasa sangat meyakinkan, tetapi hal tersebut tidak otomatis membuat informasi di dalamnya benar.
Kondisi tersebut membuat verifikasi menjadi semakin penting, terutama untuk informasi keagamaan, berita, dokumen pemerintahan dan materi pendidikan. Pengguna tetap perlu melihat sumber, membandingkan informasi dan memastikan konteks sebelum hasil AI diteruskan kepada orang lain.
Nilai kedua adalah keadilan. Sistem AI bekerja berdasarkan data, sedangkan data yang digunakan dalam sebuah sistem dapat membawa bias dari manusia atau lingkungan tempat data tersebut dikumpulkan.
Jika bias tidak diperiksa, keputusan yang dihasilkan AI berpotensi memperkuat ketidakadilan. Karena itu, penggunaan AI dalam bidang yang menyangkut masyarakat membutuhkan pengawasan agar teknologi tidak menghasilkan perlakuan berbeda secara tidak semestinya.
Prinsip ketiga berkaitan dengan amanah dan akuntabilitas. Persoalan ini menjadi sangat relevan bagi ASN karena pekerjaan pemerintahan berhubungan dengan data masyarakat, dokumen kedinasan dan informasi yang tidak semuanya dapat dibagikan ke layanan AI terbuka.
Penggunaan AI seharusnya tidak membuat seseorang mengabaikan keamanan data. Dokumen internal, data pribadi maupun informasi yang bersifat rahasia perlu diperlakukan sebagai amanah, bukan sekadar bahan yang bisa dimasukkan ke dalam aplikasi untuk mempercepat pekerjaan.
Nilai keempat adalah kemaslahatan. Teknologi idealnya memberikan manfaat nyata bagi manusia, mulai dari mempercepat pekerjaan hingga memperluas akses terhadap pengetahuan dan pelayanan.
Prinsip tersebut sekaligus menjadi ukuran sederhana untuk melihat apakah pemanfaatan AI masih berada di jalur yang benar. Jika teknologi justru meningkatkan risiko, menimbulkan kerugian atau menyulitkan masyarakat, manfaat AI perlu kembali dievaluasi.
Nilai kelima menyangkut perlindungan privasi dan martabat manusia. Perkembangan AI membuat wajah, suara dan karakter seseorang dapat diproses menjadi berbagai bentuk konten sehingga risiko penyalahgunaan identitas juga semakin besar.
Deepfake menjadi salah satu contoh persoalan yang menunjukkan bagaimana teknologi dapat digunakan untuk membuat seseorang seolah-olah mengatakan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Perlindungan terhadap martabat manusia karena itu tidak cukup hanya berbicara tentang keamanan teknologi, tetapi juga tentang etika penggunaannya.
Prinsip terakhir adalah larangan membuat kerusakan. AI tidak seharusnya digunakan untuk memproduksi hoaks, penipuan, fitnah, ujaran kebencian, manipulasi informasi maupun konten yang dapat memicu konflik sosial.
Enam prinsip tersebut menunjukkan bahwa pembahasan AI dari perspektif Al-Qur’an bukan sekadar soal boleh atau tidak boleh menggunakan teknologi. Persoalan utamanya adalah bagaimana manusia memastikan teknologi tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan kebenaran, keadilan, keamanan dan martabat.
AI Dapat Membantu Dakwah, Tetapi Bukan Pengganti Ulama
Pemanfaatan AI dalam dakwah menjadi salah satu ruang yang cukup terbuka. Teknologi dapat membantu mencari tema, membuat transkripsi, menerjemahkan materi, mengolah bahan awal dan memperluas distribusi konten keagamaan.
Kendati demikian, kecepatan menghasilkan materi tidak sama dengan kedalaman pemahaman agama. AI tidak memiliki pengalaman keilmuan, keteladanan dan pertimbangan sosial sebagaimana seorang dai atau ulama.
Risiko serupa muncul ketika AI digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang Al-Qur’an dan agama. Jawaban yang terdengar meyakinkan tetap perlu diperiksa karena AI dapat keliru mengutip ayat, mencampur pendapat ulama atau memberikan penjelasan yang tidak sesuai konteks.
Kehadiran teknologi dalam dakwah dengan demikian lebih tepat diposisikan sebagai alat bantu. Otoritas keilmuan tetap membutuhkan manusia yang memiliki kompetensi dan mampu mempertanggungjawabkan materi yang disampaikan.
Baca juga: UPQ Ciawi Didorong Jadi Pusat Percetakan Al-Qur’an, Kapasitas Saat Ini Belum Capai Target
Pendidikan Al-Qur’an Tidak Cukup Mengandalkan Aplikasi
Bidang pendidikan juga menjadi salah satu sektor yang berpotensi mendapat manfaat besar dari AI. Teknologi dapat digunakan untuk membantu latihan membaca, mengenali kesalahan awal, membuat materi pembelajaran yang lebih personal hingga membantu proses menghafal.
Muchlis mengingatkan bahwa penggunaan teknologi tetap perlu ditempatkan secara proporsional. Proses belajar Al-Qur’an tidak hanya berkaitan dengan kemampuan memperoleh informasi, tetapi juga menyangkut ketepatan bacaan, pemahaman, adab dan hubungan guru dengan murid.
“AI dapat mempercepat pencarian pengetahuan, tetapi tidak otomatis melahirkan pemahaman, kebijaksanaan, dan adab. Dalam pendidikan Al-Qur’an, teknologi dapat memperluas akses, tetapi guru dan tradisi talaqqi tetap diperlukan untuk menjaga ketepatan dan kesinambungan ilmu,” katanya.
Pandangan tersebut juga memperlihatkan batas penting teknologi dalam pendidikan. Aplikasi dapat memberikan umpan balik dan membantu latihan, tetapi proses pembelajaran yang membutuhkan koreksi, keteladanan dan pembentukan karakter tetap membutuhkan peran manusia.
Pelayanan Publik Perlu Tetap Diawasi Manusia
Pemanfaatan AI di pemerintahan memiliki ruang yang semakin luas. Teknologi dapat membantu menyederhanakan informasi regulasi, mengelompokkan pengaduan masyarakat, menerjemahkan dokumen, membantu pekerjaan administrasi hingga memberikan akses informasi yang lebih cepat.
Namun, terdapat perbedaan besar antara menggunakan AI untuk membantu pekerjaan administratif dan menyerahkan keputusan penting sepenuhnya kepada algoritma. Keputusan yang menyangkut hak masyarakat, bantuan, pelayanan, pekerjaan atau status seseorang tetap membutuhkan pertimbangan dan tanggung jawab manusia.
Pesan tersebut sejalan dengan perhatian yang disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional sekaligus Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh dalam rangkaian kegiatan MTQ KORPRI. Ia mendorong ASN memanfaatkan AI secara bijak dan bertanggung jawab sekaligus memperkuat literasi digital.
Sekda Sulawesi Selatan Jufri Rahman juga menilai AI telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, berkomunikasi dan menciptakan nilai. Perubahan tersebut, menurutnya, tidak berarti peran manusia hilang, melainkan cara manusia menjalankan pekerjaannya yang ikut bergeser.
Baca juga: Download Qur’an Kemenag Resmi untuk Android dan iPhone, Ini Linknya
Tantangan AI Bukan Lagi Sekadar Bisa Menggunakannya
Perkembangan AI membuat kemampuan menggunakan teknologi semakin mudah diperoleh. Tantangan berikutnya justru terletak pada kemampuan menentukan kapan sebuah hasil dapat dipercaya, kapan harus diperiksa dan kapan teknologi tidak seharusnya digunakan.
Persoalan ini menjadi semakin penting di lingkungan pemerintahan. ASN bukan hanya dituntut mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga memahami batas penggunaan data, keamanan informasi dan konsekuensi dari keputusan yang dibantu AI.
Konteks tersebut membuat literasi AI tidak cukup berhenti pada kemampuan membuat perintah atau prompt. Literasi juga mencakup kemampuan membaca risiko, memeriksa keluaran sistem, memahami keterbatasan AI dan mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil berdasarkan hasil teknologi.
MTQ KORPRI Membawa Isu AI ke Ruang Keagamaan
Pembahasan AI dalam rangkaian MTQ VIII KORPRI Nasional 2026 memberikan konteks menarik karena forum tersebut mempertemukan isu teknologi dengan penguatan nilai Al-Qur’an bagi ASN. MTQ nasional tersebut berlangsung di Sulawesi Selatan dengan kegiatan yang tersebar di Makassar dan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam pembukaan MTQ juga menekankan bahwa kegiatan tersebut tidak sebatas kompetisi membaca Al-Qur’an. Nilai Al-Qur’an perlu dipahami dan diamalkan dalam kehidupan, termasuk ketika masyarakat menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan kecerdasan buatan.
Pesan tersebut memperluas makna MTQ dari sekadar perlombaan menjadi ruang pembicaraan mengenai relevansi nilai Al-Qur’an terhadap persoalan kehidupan modern. AI menjadi salah satu tantangan baru karena teknologi ini berkembang jauh lebih cepat dibanding kemampuan masyarakat dalam memahami dampak sosial dan etikanya.
Bagi ASN, persoalan tersebut menjadi lebih konkret karena AI berpotensi masuk ke pekerjaan sehari-hari. Prinsip tabayyun, amanah, keadilan, kemaslahatan dan perlindungan terhadap manusia pada akhirnya bukan hanya nilai keagamaan, tetapi juga dapat menjadi pertimbangan praktis sebelum teknologi digunakan dalam pelayanan.
Teknologi Tetap Alat, Manusia Memegang Tanggung Jawab
Pesan utama seminar di Makassar tersebut bermuara pada satu persoalan: AI dapat membantu manusia bekerja lebih cepat, tetapi tidak boleh mengambil alih tanggung jawab moral manusia.
“Al-Qur’an tidak mengajak manusia menjauhi kemajuan. Al-Qur’an mengajarkan agar kemajuan berjalan bersama petunjuk, ilmu bersama adab, dan kekuasaan bersama tanggung jawab. AI harus tetap berada dalam kendali manusia, sedangkan manusia harus tetap berada dalam bimbingan nilai-nilai Ilahi,” pungkas Muchlis.
Perkembangan AI karena itu tidak harus dipandang sebagai ancaman yang perlu dijauhi. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas manfaat, selama manusia tetap menjadi pihak yang menentukan tujuan, melakukan pemeriksaan dan bertanggung jawab atas dampak penggunaannya.
