Kementerian Agama mulai memproses penyaluran BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II Tahun Anggaran 2026. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,1 triliun untuk mendukung kebutuhan operasional madrasah dan Raudlatul Athfal (RA) di berbagai daerah.
Anggaran tersebut terdiri dari Rp3,7 triliun untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan Rp370 miliar untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) RA. Dana ini dialokasikan secara khusus bagi sekitar 52 ribu madrasah swasta dan 31 ribu RA di seluruh Indonesia.
Proses pengajuan hingga pemeriksaan dokumen pencairan kini dilakukan secara digital melalui portal resmi Kementerian Agama. Pengelola madrasah dan RA diminta memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan agar pengajuan Tahap II tidak terlewat.
Dana BOS Jadi Penopang Operasional Madrasah
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa BOS tidak seharusnya dipandang hanya sebagai anggaran rutin tahunan. Menurutnya, keberadaan dana tersebut memiliki peran penting dalam menjaga kegiatan pendidikan di madrasah tetap berjalan.
“Dana BOS adalah instrumen strategis agar aktivitas belajar-mengajar tetap berjalan mandiri, layak, serta berkelanjutan,” tegas Nasaruddin Umar di Jakarta, Sabtu, 8 Agustus 2026.
Menurut Menag, penyaluran tahap kedua diharapkan dapat membantu madrasah dan RA mengelola kebutuhan operasional dengan lebih baik. Penggunaan anggaran juga diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu pendidikan.
Selain soal pembiayaan kegiatan sekolah, pemerintah ingin pengelolaan dana tersebut ikut mendukung terciptanya lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik.
Rp4,1 Triliun Disiapkan untuk Tahap II
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amien Suyitno mengatakan pemerintah telah menyediakan anggaran cukup besar untuk penyaluran tahap kedua tahun ini.
Dari total Rp4,1 triliun, sekitar Rp3,7 triliun dialokasikan untuk BOS Madrasah. Sementara Rp370 miliar lainnya disediakan untuk BOP RA.
| Bantuan | Alokasi Tahap II 2026 | Sasaran |
|---|---|---|
| BOS Madrasah | Rp3,7 triliun | Sekitar 52 ribu madrasah swasta |
| BOP RA | Rp370 miliar | Sekitar 31 ribu RA |
| Total | Rp4,1 triliun | Seluruh Indonesia |
Besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa bantuan operasional masih menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mendukung keberlangsungan pendidikan pada satuan pendidikan keagamaan.
Amien mengatakan proses pengajuan dan verifikasi dokumen pencairan kini dilakukan secara digital melalui portal resmi Kementerian Agama.
Digitalisasi tersebut membuat pengelola perlu lebih memperhatikan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan pencairan. Kesalahan atau kekurangan berkas dapat memengaruhi proses verifikasi.
LPJ Tahap I Menjadi Perhatian
Direktur KSKK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam, Nyayu Khodijah, mengingatkan seluruh RA dan madrasah yang sebelumnya memperoleh alokasi Bantuan Operasional Tahap I agar segera menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
LPJ menjadi bagian penting sebelum pengelola dapat mengunggah dokumen pengajuan Tahap II. Karena itu, madrasah yang belum menuntaskan laporan penggunaan dana tahap sebelumnya perlu segera melakukan pengecekan administrasi.
Nyayu berharap pengelola tidak menunggu sampai mendekati batas akhir pengajuan. Dokumen yang sudah lengkap dapat segera diunggah mengikuti jadwal yang telah ditetapkan.
“Kami berharap pengelola segera mengunggah dokumen persyaratan pencairan Tahap II sesuai jadwal yang telah ditentukan,” ujar Nyayu.
Ada Tiga Periode Pengajuan
Kementerian Agama membagi pengajuan BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II 2026 menjadi tiga periode. Pembagian tersebut memberikan beberapa kesempatan bagi satuan pendidikan yang belum sempat mengajukan pada periode sebelumnya.
Berikut jadwal lengkapnya:
| Periode | Pengajuan Berkas | Verifikasi |
|---|---|---|
| Pertama | 29 Juli–8 Agustus 2026 | 29 Juli–9 Agustus 2026 |
| Kedua | 18–30 Agustus 2026 | 18–31 Agustus 2026 |
| Ketiga | 14–27 September 2026 | 14–28 September 2026 |
Periode ketiga menjadi jadwal pengajuan terakhir yang telah ditetapkan. Pengelola madrasah dan RA yang belum mengajukan pada periode pertama masih dapat memanfaatkan periode kedua dan ketiga.
Sementara itu, verifikasi dilakukan setelah dokumen pengajuan diterima. Karena itu, batas pengajuan dan batas verifikasi merupakan dua tanggal berbeda yang perlu diperhatikan operator.
Periode Pertama Berakhir 8 Agustus
Bagi satuan pendidikan yang mengikuti jadwal pertama, pengajuan dokumen berlangsung hingga 8 Agustus 2026. Proses verifikasi untuk pengajuan tersebut masih berlangsung sampai 9 Agustus 2026.
Setelah periode pertama berakhir, kesempatan berikutnya dibuka pada 18 Agustus. Pengajuan periode kedua berlangsung sampai 30 Agustus, sedangkan proses verifikasinya berakhir pada 31 Agustus 2026.
Jika masih belum mengajukan, periode terakhir berlangsung mulai 14 hingga 27 September 2026. Verifikasi dokumen periode ketiga dilakukan sampai 28 September.
Jangan Menunggu Sampai Jadwal Terakhir
Pembagian menjadi tiga periode bukan berarti pengelola sebaiknya menunda pengajuan. Semakin awal dokumen diselesaikan, semakin banyak waktu yang tersedia untuk memperbaiki berkas jika ditemukan kekurangan saat pemeriksaan.
Ada beberapa bagian yang sebaiknya diperiksa sebelum dokumen dikirim, terutama:
- LPJ penggunaan dana Tahap I.
- Kelengkapan dokumen pencairan Tahap II.
- Kesesuaian data lembaga.
- Data penerima bantuan.
- Dokumen yang dipersyaratkan dalam sistem.
- Status pengajuan setelah berkas dikirim.
Pengecekan awal menjadi penting karena proses pengajuan dilakukan secara digital. Pengelola tidak hanya perlu menyiapkan dokumen dalam bentuk fisik, tetapi juga memastikan berkas yang diunggah dapat dibaca dan sesuai dengan persyaratan.
Pengelolaan Dana Diminta Lebih Tertib
Kemenag tidak hanya menyoroti pencairan dana, tetapi juga meminta madrasah memperbaiki kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran. Bantuan operasional harus digunakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Nyayu Khodijah mengatakan pedoman pengajuan dan verifikasi telah diterbitkan agar menjadi acuan bagi pengelola. Dengan adanya pedoman tersebut, madrasah diharapkan lebih tertib dalam menyelesaikan laporan pertanggungjawaban serta mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
Hal ini penting karena pencairan tahap berikutnya tidak berdiri sendiri. Penggunaan dana sebelumnya dan kelengkapan pertanggungjawaban menjadi bagian dari proses administrasi bantuan.
Apa yang Perlu Dilakukan Madrasah Sekarang?
Bagi madrasah dan RA yang sudah masuk dalam alokasi Tahap II, hal pertama yang perlu dilakukan adalah memeriksa kelengkapan administrasi. Jika LPJ Tahap I belum selesai, penyelesaiannya perlu menjadi prioritas sebelum dokumen pengajuan Tahap II diunggah.
Setelah berkas lengkap, pengelola dapat mengikuti periode pengajuan yang masih tersedia. Bagi yang melewatkan periode pertama, masih ada jadwal kedua pada 18–30 Agustus dan jadwal ketiga pada 14–27 September 2026.
Dengan anggaran Rp4,1 triliun, penyaluran BOS Madrasah dan BOP RA Tahap II menjadi dukungan penting bagi operasional pendidikan keagamaan pada semester berikutnya. Namun, kelancaran pencairan tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran. Ketepatan data, kelengkapan dokumen, penyelesaian LPJ, dan kedisiplinan mengikuti jadwal juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan oleh setiap pengelola madrasah dan RA.